Published On: Tue, Apr 26th, 2016

Minim Serap Anggaran, 20 SKPD Kudus Masuk Daftar ”ICU”

dana serapan air

Koran Muria, Kudus – Akibat serapan anggarannya yang rendah hingga bulan keempat pada tahun ini, sebanyak 20 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kudus masuk daftar ”ICU”.

Daftar ”ICU” sendiri adalah daftar SKPD yang harus mendapat perhatian intensif, lantaran penyerapan anggarannya rendah. Bahkan, SKPD-SKPD tersebut akan mendapat pendampingan secara khusus dari tim percepatan penyerapan anggaran, yang memang dibentuk khusus Pemkab Kudus.

Kondisi tersebut terungkap, saat evaluasi penyerapan anggaran yang digelar di lantai IV Gedung Setda Kudus, Selasa (26/4/2016). Secara total, dari jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp 720 miliar, baru terserap sekitar Rp 58 miliar.

”Iya, ada 20 SKPD yang masuk daftar ”ICU”, lantaran penyerapan anggarannya masih di bawah 10 persen,” ujar Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Eko Djumartono.

Eko mengatakan, istilah ”ICU” memang sengaja digunakan, lantaran SKPD-SKPD tersebut akan mendapat pendampingan secara intensif dari tim. Mereka akan dievaluasi terkait masalah masih seretnya penyerapan anggarannya masing-masing.

Dikatakan Eko, meski penyerapan anggarannya masih di bawah 10 persen, namun hal tersebut bukan berarti kinerja SKPD tersebut secara keseluruhan buruk.

Di beberapa SKPD, ada yang penyerapan anggarannya masih minim, tapi proyek-proyek yang sudah mulai dijalankan. ”Ada yang kegiatannya sudah jalan, tapi secara administrasi keuangan belum dilakukan. Jadi, anggarannya belum banyak yang terserap,” ujarnya.

Untuk SKPD yang mengalami hal seperti itu, menurut Eko masih mendapat pemakluman. Yang paling mendapat perhatian, justru SKPD yang sampai saat ini masih belum menggelar lelang. ”SKPD yang sama sekali belum melakukan lelang, ini yang menjadi perhatian serius kami.Perlu dicari tahu apa persoalannya serta bagaimana solusinya,”tandas Eko.

Berdasarkan data dari DPPKD, setidaknya ada 20 SKPD yang hingga akhir triwulan pertama ini, penyerapan anggarannya masih di bawah 10 persen. Dari sekian SKPD tersebut, yang paling parah di antaranya adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus.

Pada dinas ini, penyerapan anggarannya untuk belanja langsung baru 1,59 persen. Selain itu, ada pula Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kudus, yang penyerapan anggarannya baru 1,1 persen.

Eko mengatakan, upaya pendampingan akan terus dilakukan agar penyerapan anggaran di Kabupaten Kudus bisa maksimal. Apalagi, pada tahun anggaran 2015 lalu, penyerapan anggaran hanya mencapai 81 persen.

”Untuk tahun lalu, memang ada kendala salah satunya soal dana hibah dan bansos yang terbentur regulasi. Untuk tahun ini, kami berharap penyerapan anggaran bisa lebih maksimal,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lutful Hakim yang juga masuk dalam daftar ”ICU” mengakui kalau beberapa kegiatan yang belum dilelang.

Namun, Lutful optimistis dalam triwulan kedua nanti, semua kegiatan akan digenjot. ”Mudah-mudahan pada Mei nanti semua kegiatan sudah bisa dijalankan,” katanya.

Editor: Merie

About the Author

-