Published On: Wed, Apr 27th, 2016
Kudus | By

Ditetapkan Jadi Organisasi Terlarang, Eks Gafatar di Kudus dalam Pengawasan

Kepala Kesbangpol Djati Sholechah menunjukkan surat edaran dari kementrian terkait Gafatar. (KORAN MURIA/FAISOL HADI)

Kepala Kesbangpol Djati Sholechah menunjukkan surat edaran dari kementrian terkait Gafatar. (KORAN MURIA/FAISOL HADI)

Koran Muria, Kudus – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus mendapatkan edaran dari pemerintah pusat terkait keabsahan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dalam edaran tersebut, pemerintah memastikan jika Gafatar merupakan organisasi yang terlarang.

Untuk itu, pihak Kesbangpol Kudus memastikan para anggota Eks Gafatar yang dipulangkan ke Kudus akan mendapatkan pengawasan dari pemerintah setempat. Hal ini sebagai langkah antisipasi aktifnya kembali pergerakan gafatar.

”Jadi, mereka diawasi oleh pemerintahan terkait dan terdekat,” Kepala Kesbangpol Kudus Djati Sholechah.

Pengawasan tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan sebelum edaran dari Pemerintah Pusat yang disahkan dua kementerian, yakni Kemenetrian Agama dan Kementerian dalam Negeri diterima. Karena itu, Djati menampik jika pengawasan tersebut baru dilakukan sejak edaran diterima.

”Proses pengawasan tersebut dilakukan sejak mereka kembali ke rumah. Sementara edaran tersebut baru kami terima Selasa (26/4/2016) kemarin,” ungkap Djati.

Selain itu, edaran tersebut dengan gamblang menyebut jika organisasi Gafatar merupakan organisasi ilegal dan terlarang. Praktis, pengawasan akan dilakukan semakin ketat.

”Jadi edaran itu merupakan dari kementrian Agama dan juga kementrian dalam negri. Bahwa, organisasi Gafatar atau sejenisnya sudah masuk dalam organisasi terlarang,” katanya.

Djati menyebutkan, pembahasan mengenai Gafatar, sebenarnya sudah dilakukan pada tiga Maret lalu. Hanya, pembahasan dilakukan oleh tingkatan  provinsi se Indonesia .

Dalam pembahasan waktu itu, sebenarnya bingung menentukan keberadaan Gafatar. Hingga akhirnya keputusan itu terbentuk bahwa Gafatar merupakan organisasi terlarang.

“Ini juga sekaligus sebagai perintah sekaligus larangan kepada anggota dan pengurus Gafatar untuk tidak lagi kembali ke gerakan tersebut. Sebab sudah dinyatakan terlarang,” ungkapnya.

Untuk menyebarkan informasi itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pengurus dan anggota Gafatar asal Kudus. Hanya mengenai teknis dan sebagianya akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Kejaksaan.

“Nanti akan dikumpulkan, namun konsepnya seperti apa masih dibahas. Apakah langsung menghadirkan mereka dengan kejaksaaan atau semacam apa,” ungkapnya.

Djati menegaskan, sejauh ini tidak ada tanda tanda adanya peletakan Gafatar. Bahkan mereka yang dipulangkan cenderung bergabung kepada masyarakat sesuai dengan tempat tinggalnya dulu.

”Eks anggota Gafatar di Kudus berjumlah 50an anggota,” tegasnya.

Namun, beberapa anggota sudah tidak ada ditempat atau tidak berada di Kudus. Seperti ada Gafatar asal Dawe yang memilih tinggal di Tegal dan Jogja. Selain itu, ada pula yang jarang pulang karena sebagai mahasiswa di Semarang.

“Ada 12 keluarga lainnya anggota Gafatar yang masih di Kudus. Mereka semua masih diawasi, dan masyarakat juga menerima keberadaan mereka,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

About the Author

-