Published On: Fri, Jul 22nd, 2016
Jepara | By

Keselamatan Pasien dan Kesejahteraan Perawat Jadi Pembahasan di Raker PPNI Jateng

Rapat kerja Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah, digelar di Jepara pada Jumat (22/7/2016). (KORAN MURIA/WAHYU KZ)

Rapat kerja Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah, digelar di Jepara pada Jumat (22/7/2016). (KORAN MURIA/WAHYU KZ)

 

Koran Muria, Jepara – Kesejahteraan perawat dan jaminan keselamatan pasien masih menjadi isu yang menarik di kalangan dunia kesehatan di Indonesia. Dua masalah tersebut pula yang menjadi sorotan utama pada rapat kerja (Raker) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah, yang digelar di Jepara pada Jumat (22/7/2016).

Ketua DPW PPNI Jawa Tengah, Edy Wuryanto mengemukakan, dua isu tersebut memang menjadi sorotan khusus pada Raker kali ini. Ia menilai, untuk kesejahteraan perawat saat ini masih banyak yang belum seimbang, antara kemajuan infrastuktur dengan gaji perawat.

”Kesejahteraan perawat masih banyak yang belum baik terutama di sector pelayanan kesehatan swasta. Dari sisi infrastruktur bangunan terus dilakukan, tetapi untuk gaji perawat masih rendah bahkan tidak memenuhi UMR. Itu yang saya maksud tidak imbang,” ujar Edy di gedung wanita Jepara, Jumat (22/7/2016).

Menurutnya, untuk gaji perawat secara umum di Indonesia masih memprihatinkan. Dibanding dengan Negara lain di ASEAN, gaji perawat di Indonesia paling rendah. Dengan Negara Thailand misalnya, gaji perawat disana tiga kali lipat dibanding di Indonesia, padahal biaya hidup di Thailand sama dengan di Indonesia.

”Untuk itu, standar gaji untuk Jawa Tengah kami petakan antara Rp 3-4 juta setiap bulannya. Kami mendorong agar semua rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya dapat memenuhi standar gaji para perawat,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk masalah jaminan keselamatan pasien. Pihaknya menyoroti bahwa perawat memang berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu, pihaknya mendorong adanya legalitas yakni ijin dari instansi pemerintah terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan di kabupaten masing-masing ketika membuka praktek mandiri.

”Itu demi kepastian dan jaminan keselamatan pasien ketika pelayan kesehatan membuka praktek mandiri. Harus ada legalitasnya dari instansi pemerintah terkait,” katanya.

Sementara itu, acara Raker tersebut diikuti oleh sekitar 250 peserta dari sejumlah unsure di bidang kesehatan. Selain raker juga digelar seminar yang diikuti oleh 800 peserta dari beberapa unsure baik pelaku pelayanan kesehatan maupun pendidikan kesehatan.

Editor: Supriyadi

 

About the Author

-