Published On: Tue, Oct 25th, 2016
Pati | By

Kampanyekan Kotak Kosong, KPU Pati Tak Bisa Melarang

Warga menunjukkan surat suara yang berisi satu pasangan calon dan satu kolom kosong atau kotak tak bergambar, dalam simulasi pencobolosan dengan calon tunggal yang digelar KPU RI di Pati, baru-baru ini. (KORAN MURIA / LISMANTO)

Warga menunjukkan surat suara yang berisi satu pasangan calon dan satu kolom kosong atau kotak tak bergambar, dalam simulasi pencobolosan dengan calon tunggal yang digelar KPU RI di Pati, baru-baru ini. (KORAN MURIA / LISMANTO)

 
Koran Muria, Pati – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2017 mendatang hanya diikuti satu pasang calon, yakni Haryanto-Saiful Arifin. Pasangan yang diusung delapan parpol ini nantinya bakal melawan kotak kosong.

Saat ini di Kabupaten Pati sudah beredar beberapa kampanye untuk memilih kotak kosong. Jika nanti kotak kosong yang terpilih, maka Pilkada Pati harus digelar kembali mulai dari tahapan awal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati menyebut, memilih kotak kosong tidak bisa disalahkan. Bahkan Ketua KPU Pati Much Nasich menyebut, keberadaan kotak kosong dalam pilkada juga bagian dari demokrasi, dan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Memang tidak ada aturan khusus yang mengatur secara rinci dan detail soal kotak kosong. Tapi, kalau ada masyarakat yang memilih kotak kosong, itu sudah menjadi bagian dari pendidikan politik,” kata Nasich, Selasa (25/10/2016).

Menurut dia, KPU tidak dalam posisi melarang atau memperbolehkan kampanye kotak kosong. Sebab, itu menjadi bagian dari pendidikan politik masyarakat. Hanya saja, KPU tidak punya aturan untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang ingin mengkampanyekan kotak kosong.

“Kalau ada masyarakat yang ingin melegalkan untuk kampanye kotak kosong, kita tidak mungkin memfasilitasi. Sebab, kita tidak punya regulasi yang mengatur hal tersebut,” imbuhnya.

Ditanya soal siapa yang berhak mengkampanyekan kotak kosong, pihak KPU mengaku kesulitan untuk menjawab hal tersebut. Lagi-lagi, keberadaan kotak kosong disebut-sebut menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

“Siapa yang akan mengkoordinasi kotak kosong, kita tidak bisa menerimanya karena tidak ada aturannya. Jadi, kalau ada masyarakat yang ingin melegalkan tim kampanye kotak kosong, kita tidak punya wewenang untuk menerima dan memfasilitasi karena tidak ada regulasinya,” tandasnya.

Ketua KPU RI Juri Ardiantoro juga mengatakan hal serupa. Ia meminta bila ada kelompok masyarakat yang ingin mengkampanyekan kotak kosong diberikan kebebasan, selama sesuai dengan etika dan aturan kampanye yang sewajarnya.

“Yang terpenting, siapa pun yang mau kampanye, baik pasangan calon atau kelompok masyarakat yang mengkampanyekan kotak kosong bisa melakukan kampanye dengan cara-cara yang selayaknya,” tutur Juri.

Ia memastikan, KPU membebaskan warga Pati untuk mengkampanyekan kotak kosong. Hal itu dianggap menjadi bagian dari upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

“Pada Pilkada calon tunggal, kampanye diberikan ruang bagi pasangan calon atau masyarakat yang tidak setuju dengan pasangan calon. Masyarakat boleh mengkampanyekan, menyampaikan atau mengimbau masyarakat untuk memilih kotak kosong,” terangnya.

Kotak kosong, lanjut Juri, merupakan wadah untuk menampung masyarakat pemilih yang tidak mau memilih pasangan calon yang ada.

Editor : Ali Muntoha

About the Author

-