Published On: Sat, Dec 31st, 2016
Lapsus | By

Kaleidoskop 2016: Hebatnya Pemkab Kudus Hadapi HGB Pasar Kliwon

 Pasar Kliwon masih menjadi rujukan para pedagang di eks-Karesidenan Pati. (KORAN MURIA)

Pasar Kliwon masih menjadi rujukan para pedagang di eks-Karesidenan Pati. (KORAN MURIA)

 

Koran Muria, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berhasil menyelesaikan persoalan Hak Guna Bangunan (HGB) Pasar Kliwon tanpa kendala berarti di penghujung tahun 2016. Mereka pun berhasil menerapkan sewa HGB dengan sistem harian.

Padahal di triwulan kedua tahun 2016, perbincangan HGB terasa begitu panas. Kala itu, nasib pedagang Pasar Kliwon di ujung tanduk. Hak Guna Bangunan (HGB) yang menentukan izin penggunaan kios ataupun los yang seharusnya berakhir 2026, harus berakhir April 2016.

Itu lantaran adanya perbedaan surat izin antara pemkab dengan pedagang di pasar tradisonal tersebut. Dari versi pedagang, izin penggunaan bangunan baik itu kios ataupun los baru berakhir pada 27 Juni 2026. Hal itu berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1996.

Sementara, dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, HGB Pasar Kliwon akan berakhir pada April 2016. Hal itu didasarkan atas surat perjanjian yang ditandatangani bersama antara pedagang dan Pemkab Kudus dengan siperkuat BPN.

Secara matematis, HGB antara pemkab dan pedagang memiliki selisih 10 tahun. Hal itu sontak saja membuat pedagang was-was. Apalagi, mereka memiliki sertifikat yang disahkan 1 Meret 1997 dengan ditandatangani BPN. Selain itu di dalam sertifikat itu menyebutkan luasan bangunan pasar kliwon seara keseluruhan mencapai 27.681 meter persegi.

Melihat hal itu, Pemkab Kudus pun memegang teguh perjanjian antara pemkab dengan pedagang Pasar Kliwon terkait Hak Guna Bagunan (HGB). Apalagi, mereka yakin kalau perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak tersebut sah.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar (Dagsar) Sudiharti mengatakan, sesuai perjanjian pedagang Pasar Kliwon hanya memiliki waktu 20 tahun sejak perjanjian disepakati, 23 April 1996 lalu. Praktis para pedagang hanya memiliki sisa waktu kurang dari tiga pekan.

Ia pun meminya jika memang HGB sudah berakhir ya sudah. Mau tidak mau mereka harus mengembalikannya kepada pemerintah daerah. Sebab, bagaimanapun juga itu merupakan milik pemerintah daerah.

Di sini Pemkab mulai berperan ganda. Mereka meyakinkan pedagang, meski dikembalikan kepada pemerintah bukan berarti pedagang tidak bisa lagi berjualan. Para pedagang tetap bisa berjualan di pasar, namun sistem berbeda. Yakni menggunakan sistem sewa kepada pemerintah.

Hanya saja supaya polemik tidak berepanjangan kasus HGB dan sewa di Pasar Kliwon akhirnya membuat Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus memilih untuk menyerahkan persoalan itu ke Bagian Aset Setda Kudus.

BPN Batalkan Sertifikat HGB Pedagang Pasar Kliwon Karena Cacat Administrasi

Setelah di serahkan ke bagian aset, pemkab semakin getol terjun ke pedagang. Mereka mencoba meyakinkan pedagang dengan HGB Pasar Kliwon sesuai perjanjian induk antara Pemkab Kudus dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa (KBBP) telah habis per 27 Juli 2016.

Apalagi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus yang diundang di antara koordinasi Pemkab dengan Pedagang Pasar Kliwon memutuskan sertifikat HGB pedagang tidak sah dan dibatalkan karena adanya cacat administrasi.

Cacat administrasi tersebut terletak pada jumlah sewa bangunan yang hanya 20 tahun dari 1996 hingga 2016. Sedangkan dalam sertifikat HGB pedagang tertera 20 tahun namun tahunnya dari 1996 hingga 2026.

Kesalahan tersebut sebenarnya sudah pernah di atasi di awal-awal sertifikat jadi. Hanya saja, ada beberapa pedagang yang masih menyimpan sertifikat lama tersebut.

Dengan penjelasan tersebut, Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) melunak. Mereka pun meminta Pemkab memberikan sistem seringan-seringannya kepada pedagang terkait sistem sewa nanti. Selain itu pemkab juga diminta melakukan koordinasi dengan perbankan untuk menerima tanda bukti sewa sebagai jaminan untuk meminjam uang.

Itu karena selama ini, sertifikat HGB yang dimiliki pedagang menjadi salah satu surat sakti untuk sumber keuangan.

Permintaan tersebut langsung ditanggapi oleh Pemkab Kudus. Mereka langsung melakukan koordinasi dengan perbankan. Bahkan, dari koordinasi tersebut Bank Jateng menyatakan kesanggupannya untuk membantu pedagang Pasar Kliwon memperoleh pinjaman.

Pedagang Akhirnya Dikenakan Sistem Sewa Per Hari

Pedagang Pasar Kliwon akhirnya menerima sistem sewa yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Sistem sewa tersebut bahkan sudah mulai disosialisakan pihak Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Dagsar) kepada pedagang pada 27 Desember 2016.

Dari keterangan dinas, pemkab telah merumuskan mekanisme sewa dengan skema harga yang tidak memberatkan pedagang. Salah satunya dengan menentukan tarif sewa per hari.

Untuk kios harga sewanya Rp 225 per hari. Rinciannya untuk sewa bangunan sebesar Rp 100 per hari dan bangunan Rp 125 hari. Sedangkan Untuk pedagang yang menggunakan los pasar, cukup membayar sewa bangunan sebesar Rp 125 per hari.

Hal itu juga berlaku bagi pedagang yang menempati blok pasar yang pernah terbakar. Dengan begitu, pedagang tidak terbebani dan bisa berjualan dengan leluasa.

Kepala Dinas Dagsar Sudiharti mencontohkan, pedagang yang memiliki kios dengan ukuran 4X4 dikenakan sewa sekitar Rp 1,3 juta per tahun. “Jika ada yang tidak setuju, silakan saja jika tidak mengambil atau menyewa kios di Kliwon,” katanya.

Ketua HPPK Sulistyanto mengatakan, para pedagang menerima sistem sewa yang diawarkan oleh Pemkab. Terlebih izin pendasaran yang diterbitkan oleh Pemkab Kudus melalui Disdagsar, bisa digunakan untuk mengakses pinjaman ke perbankan.

”Tarif sewa ini jauh lebih murah dan meringankan bagi pedagang. Sebab sebelumnya ada opsi menghitung nilai sewa dari NJOP kios atau los pedagang. Kami di HPPK terus berkoordinasi dengan pemkab agar tarif sewa bisa semurah mungkin,” katanya.

Sulistyanto mengatakan, perjanjian sewa akan diteken Januari mendatang. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang, agar memahami detail perjanjian los dan kios yang akan digunakan.

Rep//Supriyadi

About the Author

-