Published On: Sat, Dec 31st, 2016
Lapsus | By

Catatan 2016 : “Perang” Penutupan Karaoke di Semenanjung Muria

Aparat Satpol PP dan polisi bentrok dengan para pengawal tempat karaoke, saat pemerintah mencoba menutup paksa sejumlah tempat karaoke di Pati. (KORAN MURIA)

Aparat Satpol PP dan polisi bentrok dengan para pengawal tempat karaoke, saat pemerintah mencoba menutup paksa sejumlah tempat karaoke di Pati. (KORAN MURIA)

 

 

Koran Muria, Pati – Selama tahun 2016, pemerintah daerah di Semenanjung Muria mulai dari Jepara, Kudus, Pati, Rembang, hingga Blora, getol melakukan perang terhadap tempat karaoke. Daerah-daerah ini serentak mengeluarkan aturan-aturan untuk menutup dan membatasi operasional karaoke.

Upaya untuk menutup karaoke ini yang menimbulkan polemik dan geger. Tak sedikit kelompok yang pro dan kontra berbenturan. Ormas-ormas keagamaan seperti Banser NU yang murka melihat keberadaan tempat karaoke bebas beroperasi. Karena tempat karaoke diyakini menjadi gudangnya maksiat dan prostitusi.

Benturan antara pemerintah dan pengusaha karaoke juga terjadi dalam skala besar. Ini bisa dilihat ketika Pemkab Pati hendak menutup paksa semua tempat karaoke di kabupaten itu, serta Pemkab Jepara yang hendak meratakan seluruh tempat karaoke di kawasan Pungkruk.

Di Pati, pemerintah menggerakkan pasukan dari Satpol PP yang dibantu polisi dan TNI untuk menutup paksa tempat-tampat karaoke di Pati pada awal Maret 2016. Pelibatan personel yang besar dilakukan lantaran pengusaha karaoke juga mengerahkan preman dan pemandu karaoke (PK) untuk menghalangi penutupan.

Ricuh tak terhindarkan, pada akhir pekan yakni Sabtu (5/3/2016). Setelah sehari sebelumnya petugas sukses menututp 10 tempat karaoke, di hari itu nihil. Aparat gagal mengeksekusi untuk menutup karaoke dua tempat karaoke besar di Pati, setelah dihadang para PK.

Para PK membuat pagar betis di pintu masuk karaoke The Boss, yang membuat jalur pantura Pati-Kudus macet. Bentrokan antara pengawal pengusaha karaoke dan Satpol PP pun terjadi. Mereka terlibat aksi dorong hingga tiga orang PK pingsan di tengah massa yang saling berdesakan.

Sontak, para PK berteriak menuntut agar petugas Satpol PP bertanggung jawab. Selang beberapa menit kemudian, mobil ambulans datang dan memberikan pertolongan medis. “Kami tidak takut. Pati jadi hancur nantinya kalau karaoke tidak ada,” ujar salah satu PK sembari berteriak.

Kondisi seperti ini bukan satu-satunya. Sebelum mencoba menutup karaoke The Boss aparat sudah mendatangi Karaoke Permata. Di tempat ini juga sama, Satpol PP sudah disambut puluhan PK yang menghadang.

Di tempat karaoke ini, petugas tidak bisa menembus benteng pertahanan yang dibentuk barisan para pemandu karaoke. Eksekusi pun gagal dilakukan, Satpol PP pun mundur  dan bertolak ke The Boss. Di sana, puluhan PK juga sudah membentuk barisan di depan pintu masuk dan siap melakukan perlawanan.

Pasukan Satpol PP yang dikawal Polri dan TNI akhirnya mundur dan gagal menyegel dua tempat karaoke tersebut, mengingat suasana semakin tidak kondusif. Para pemandu karaoke pun langsung bersorak ria merasa menang.

Upaya penolakan dan penghadangan ini terus mewarnai eksekusi tempat karaoke yang ada di Pati. Apalagi para pengusaha bersikukuh bahwa tempat karaoke mereka tak menyalahi aturan.

Bahkan mereka menyebut masih melakukan upaya hukum untuk mengugurkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang di dalamnya mengatur tentang operasional tempat karaoke.

Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto menyebut, proses hukum uji materi Perda Nomor 8 Tahun 2013 masih berjalan di Mahkamah Agung (MA). Karena itu menurut dia, upaya eksekusi harusnya tidak dilakukan. Upaya gugatan di MA itu pun akhirnya mentah, karena MA menolak gugatan tersebut.

Pemkab Pati lantas memerintahkan menutup semua tempat karaoke, karena izin mereka sudah habis. Perlawanan tak sampai di situ, para pengusaha karaoke mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan hasilnya enam tempat karaoke diperbolehkan beroperasi.

Enam tempat karaoke itu yakni The Boss, Las Vegas, Permata, Star King, Romantika, dan CJ Karaoke. Keputusan ini turun pada Kamis (14/7/2016) lalu.

 

Pungkruk Ikon Karaoke Jepara Rata dengan Tanah

Warga menghadang alat berat dan membentangkan spanduk yang menyindir Wakil Bupati Jepara Subroto, saat eksekusi tempat karaoke di kawasan Pungkruk, Jepara. (KORAN MURIA)

Warga menghadang alat berat dan membentangkan spanduk yang menyindir Wakil Bupati Jepara Subroto, saat eksekusi tempat karaoke di kawasan Pungkruk, Jepara. (KORAN MURIA)

Keberadaan lokasi karaoke di kawasan Pantai Pungkruk, turut Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, benar-benar tamat, Kamis (15/10/2015). Ini setelah alat berat dengan diawasi ratusan petugas, merubuhkan bangunan-bangunan yang ada di sana hingga rata dengan tanah.

Lokasi yang identik dengan pusat karaokenya Kabupaten Jepara itu, sekarang tinggal puing-puing bangunan saja. Ini adalah eksekusi kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, dan baru berhasil dilaksanakan.

 

Sejak April 2015 lalu, Pemkab Jepara memang berupaya untuk membongkar kawasan tersebut, guna ditata ulang menjadi lokasi wisata yang lebih bagus lagi. Pada eksekusi 19 Agustus 2015 lalu, aparat gagal melakukannya, karena dihadang pemilik bangunan yang dibekingi sejumlah lembaha swadaya masyarakat (LSM), dan anggota DPRD Jepara.

Dua bulan kemudian, eksekusi itu berhasil dilakukan. Tiga alat berat menghancurkan setiap bangunan yang memang masih tegak berdiri lokasi. Seiring dengan terusirnya pemilik usaha karaoke dari wilayah itu.

”Pengusaha yang tidak memiliki tempat tinggal, kami siapkan rusunawa bagi mereka untuk ditinggali. Dan lokasi Pungkruk akan ditata kembali menjadi lokasi wisata kuliner. Bukan karaoke,” tegas Sekretaris Tim Pembongkaran dan Penataan Pungkruk Hadi Priyanto, kepada koran muria, Kamis (15/10/2015).

Hadi yang juga kepala Bagian Humas Setda Kudus itu menegaskan, meski berada di tanah negara, namun pemkab tidak melupakan pemilik karaoke. Mereka diberikan kompensasi sebesar Rp 1 juta. Bahkan, pengumuman kompensasi itu, dilakukan juga melalui speaker saat proses pembongkaran berlangsung.

Pembongkaran tahap kedua ini, bisa dibilang sukses. Sebab, tidak ada perlawanan yang berarti dari para pengusaha. Pemkab Jepara dengan 350 personel pasukan keamanan, baik dari Satpol PP, Polres Jepara, dan Kodim 0719 Jepara, mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, saat membongkar bangunan di Pungkruk.

 

Polemik Karaoke Kudus Lama Geger, Tambah Panas saat Ada Korban Terbunuh

Garis polisi dipasang di pintu gerbang sebuah tempat karaoke di Kudus, setelah terjadi insiden pembunuhan di tempat itu. (KORAN MURIA)

Garis polisi dipasang di pintu gerbang sebuah tempat karaoke di Kudus, setelah terjadi insiden pembunuhan di tempat itu. (KORAN MURIA)

Di Kabupaten Kudus juga serupa. Polemic terhadap penutupan karaoke berlarut-larut, hingga ada ormas yang mengancam akan melakukan sweeping. Di daerah ini sudah ada aturan yang membatasi operasional tempat karaoke, namun para pengusahanya bandel nekat beroperasi.

Beberapa aksi sering dilakukan, baik kelompok warga yang menentang maupun dari para pengusaha karaoke. Puncaknya, beberapa hari lalu saat terjadi insiden pembunuhan di tempat karaoke.

Seorang pengunjung bernama Zainal Arifin tewas bersimbah darah di Cafe New Lobby usai nyanyi, Rabu (28/12/2016). Korban tewas dengan sejumlah luka setelah mengeroyok seorang oknum TNI berinsial T.

Dari insiden ini, sejumlah pihak langsung bereaksi, tak terkecuali Bupati Kudus Musthofa. Bupati langsung tegas mengancam jika semua tempat karaoke harus tutup sebelum pergantian tahun. Karena nyatanya meski dilarang, masih banyak yang nekat beroperasi.

Musthofa tak main-main untuk menutup tempat karaoke bandel. Musthofa bekerja sama dengan forkopinda, seperti TNI, Polri, dan Satpol PP. Apalagi ini menjelang tahun baru, Musthofa menegaskan jika Kudus harus bersih dari karaoke.

Musthofa juga ikut turun tangan menggelar razia tempat karaoke bandel. “Masyarakat bisa merayakan tahun baru dengan nyaman” kata Musthofa, Kamis (29/12/2016) malam saat melakukan razia bersama pihak terkait.

Kegiatan razia dilakukan hingga Jumat (30/12/2016) dini hari. Bahkan, Musthofa akan menggelar pengajian untuk merayakan pergantian tahun. Ini merupakan penegasan religiusitas masyarakat di kota Kudus.

“Aparat Satpol PP bersama dengan TNI dan Kepolisian Resor Kudus akan menutup semua tempat karaoke malam ini juga,” tambahnya.

Musthofa ingin menegakkan aturan. Yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang hiburan malam, pub, termasuk hiburan karaoke. “Saya ingin menjaga Kudus ini kondusif dengan suasana masyarakat religi penuh persaudaraan tetap terjaga, dengan mengikuti aturan,” ujar orang nomor satu di Kudus ini.

Apa yang diupayakan bupati mendapat dukungan dari Kapolres dan Dandim 0722 Kudus serta Satpol PP sebagai penegak perda pemkab. Mereka akan turun sampai karaoke benar-benar bersih.

Pihaknya telah membentuk tim. Selain dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP, juga ada Ketua DPRD, tim dari SKPD terkait termasuk Dishub dan Disbudpar, serta PPNS.

Tak hanya di Kudus yang kepala daerahnya harus turun tangan melakukan razia. Wakil Bupati Rembang Bayu Adnriyanto juga beberapa kali turun memimpin langsung razia yang dilakukan petugas gabungan.

Alhasil Bayu berhasil menyegel sejumlah cafe yang disalahgunakan untuk tempat karaoke. Tempat-tempat yang disegel ini rata-rata menyalahi izin, dan kepertuntukannya.

Perang terhadap keberadaan karaoke serupa juga dilakukan Pemerintah Blora maupun Grobogan, yang sering mengerahkan Satpol PP dan aparat kepolisian untuk menertibkan tempat karaoke ilegal.

Editor : Ali Muntoha

About the Author

-