how long does tramadol xr last buy tramadol no prescription can i take tramadol and kapake together

phentermine joliet il buy phentermine online deaths from phentermine use

phentermine taste mouth phentermine 37.5mg what is the difference between phentermine and phentramine

vincci soma telefono buy soma soma double cross dc frame sale

dose valium dogs diazepam 5mg how long does valium stay in your system for drug screen

buy ultram McAllen buy tramadol tramadol side effects muscle weakness for dogs

forskjellen pГҐ nobligan og tramadol buy tramadol kandungan obat tramadol hcl

ketorolaco con tramadol capsulas tramadol 50mg tramadol and a few beers

xanax bar milligrams alprazolam no prescription can you take xanax before ct scan with contrast

order xanax Fargo buy xanax xanax how long withdrawal symptoms

Diterbitkan pada: Sel, Jan 3rd, 2017

Ada Usulan Nama Lain di Kemendagri, Budiyono “Mutung” Belum Mau Lantik Pejabat Baru

Reporter:    /  @ 20:15:02  /  3 Januari 2017

Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) tengah bersantai di Pemkab Pati, Selasa (3/1/2017). Mereka khawatir pelantikan yang berlarut-larut akan berdampak pada kinerja. Apalagi gaji mereka juga belum dicairkan. (KORAN MURIA / LISMANTO)

Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) tengah bersantai di Pemkab Pati, Selasa (3/1/2017). Mereka khawatir pelantikan yang berlarut-larut akan berdampak pada kinerja. Apalagi gaji mereka juga belum dicairkan. (KORAN MURIA / LISMANTO)

 

Koran Muria, Pati – Ratusan pejabat struktural di Kabupaten Pati kini tengah dilanda kegalauan. Pasalnya, hingga awal tahun 2017 mereka belum dilantik untuk menjalankan tugas baru, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Karena sesuai aturan itu susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) harus dilakukan maksimal awal Januari 2017. Dengan munculnya aturan tersebut, terjadi perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga pejabat strukturalnya juta harus disesuaikan.

Daerah-daerah di eks-Karesidenan Pati semuanya sudah melakukan pelantikan, bahkan Kabupaten Grobogan melakukan pelantikan di hari terakhir tahun 2016.

Hanya Kabupaten Pati saja yang belum melakukan pelantikan. Padahal susunan pejabat telah lama rampung disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pati. Hal ini setidaknya diakui oleh Jumani, Kepala BKD Pati. Saat ini, dia menunggu perintah dari Plt Bupati Pati Budiyono untuk melakukan pelantikan.

“Persiapan menyangkut pelantikan ASN (aparatur sipil Negara) dan pejabat OPD (organisasi perangkat daerah) sebetulnya sudah siap semua. Kami tinggal menunggu perintah dari Plt Bupati Pati,” ujar Jumani, Selasa (3/1/2017).

Pelantikan sendiri saat ini memang menjadi kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Budiyono. Namun dikabarkan, Budiyono masih enggan untuk melakukan pelantikan, lantaran ada “bentrok” nama pejabat yang diusulkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ada daftar nama pejabat yang telah diusulkan ke Kemendagri, sebelum Budiyono mengusulkan nama pejabat ke kementerian tersebut. Usulan nama ini menurut Budiyono dikirim sebelum dirinya menjabat sebagai Plt bupati.

“Desember 2016 lalu saya mengajukan daftar calon pejabat dalam susunan SOTK baru ke Kemendagri. Ternyata di sana sudah ada nama yang diusulkan sebelum kami menjabat Plt bupati,” kata Budiyono dikutip dari wartaphoto.net, Selasa (3/1/2017).

Padahal menurut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016,  terutama poin 5  yang ditandatangai Mendagri Tjahjo Kumolo 22 September 2016 lalu, kewenangan untuk mengusulkan pejabat berada di tangan plt bupati. Hal ini dikarenakan bupati tengah nonaktif untuk mengikuti pilkada.

Budiyono sendiri mengakui meminta untuk menunda dulu pelantikan, sembari melakukan penyesuaian nama-nama pejabat. Ia mengakui sebenarnya tak menginginkan hal seperti ini terjadi, jika mekanisme dijalankan dengan benar. Ia menyebut masih terus berkomunikasi dengan Kemendagri mengenai masalah ini.

Saat dihubungi Koran Muria, Budiyono memastikan segera melakukan pelantikan pejabat struktural di Pemkab Pati. Hanya saja ia tak menyebut kapan pelantikan akan dilakukan.

“Ini masih dalam proses. Tidak lama lagi, kami akan melakukan pelantikan PNS menjadi ASN, termasuk pengisian pejabat berdasar organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Budiyono.

Budiyono sendiri mengaku masih berada di Kota Semarang untuk meminta petunjuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal itu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan gubernur terkait pengajuan persetujuan pengisian pejabat ke Mendagri.
Pelantikan Berlarut Sebabkan Ribuan PNS Tak Gajian

Salah satu dampak akibat terlambatnya pelantikan ASN dan OPD di Pati, antara lain pegawai tidak mendapatkan gaji pada Januari 2017. Selain itu, pejabat tidak memiliki kewenangan, lantaran statusnya masih menjadi pegawai biasa.

Hingga berita ini diturunkan, ribuan ASN di Pati belum menerima gaji dan tunjangannya, akibat keterlambatan pelantikan pejabat struktural. Mereka berharap masalah tersebut segera selesai supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

Seorang PNS yang tidak disebut namanya, mengaku belum menerima gaji akibat keterlambatan pelantikan PNS menjadi ASN. “Ini sudah tanggal 3 Januari 2017, tapi gaji belum kami terima. Kami juga bingung mau melakukan apa, karena belum jelas posisi kami dan pejabat strukturalnya,” akunya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono mengatakan, kondisi tersebut diakui bukan karena faktor kesengajaan. Karena masih ada prosedur yang harus dipenuhi dalam pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural.

“Plt Bupati sekarang baru ke Mendagri untuk meminta persetujuan pengisian pejabat di semua eselon. Sekarang masa transisi. Kalau nanti ada persetujuan, pasti langsung dilakukan pelantikan,” terang Desmon.

Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran bertanggal 31 Desember 2016. Surat edaran tersebut berisi tentang langkah antisipasi kekosongan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada awal tahun 2017.

Dalam surat tersebut, kepala SKPD tetap melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kendati demikian pejabat itu tidak diperbolehkan mengambil kebijakan strategis sampai dilaksanakannya pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural yang baru.

Editor : Ali Muntoha

 

Komentar

komentar

© Copyright 2015 Koran Muria - All Rights Reserved | Redaksi | Pedoman Media Siber DMCA.com Protection Status