Diterbitkan pada: Rab, Jan 4th, 2017

Budiyono Tak Mau Disebut Punya Motif Politis saat Menunda Pelantikan Pejabat di Pati

   /  @ 19:33:28  /  4 Januari 2017

Plt Bupati Pati Budiyono saat diwawancarai wartawan. Ia menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (KORAN MURIA / LISMANTO)

Plt Bupati Pati Budiyono saat diwawancarai wartawan. Ia menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (KORAN MURIA / LISMANTO)

 

Koran Muria, Pati – Langkah Pelaksana Tugas Bupati (Plt) Bupati Pati Budiyono yang menunda pelantikan ratusan pejabat struktural mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan. Pasalnya, kebijakan tersebut berdampak terhadap berbagai hal, termasuk tertundanya gaji dan tunjangan untuk ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Pati.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan surat ultimatum untuk segera melakukan pelantikan, maksimal pada Kamis (5/1/2017) besok. Bahkan ternyata surat itu telah dikirimkan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pada Jumat (30/12/2016) lalu.

Dalam poin kedua, surat yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, menyebutkan, dalam rangka menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pati diminta agar Plt Bupati Pati segera melaksanakan pengukuhan/pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemda Pati paling lambat, Kamis (5/1/2017) besok.

Pelantikan tersebut harus sesuai dengan daftar nama dan susunan dalam jabatan yang tercantum dalam lampiran surat Kemendagri. Bila Plt Bupati Pati tidak segera melantik dalam waktu dengan batas maksimal 5 Januari 2017, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pelantikan pejabat struktural di Pemda Pati.

Artinya, bila Plt Bupati Pati masih belum melakukan pelantikan kepada pejabat struktural hingga Kamis (5/1/2017), gubernur yang akan turun tangan untuk mengambil langkah-langkah strategis, agar pelantikan tetap berjalan. Kebijakan itu diperlukan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pati.

Mengingat pentingnya isi surat tersebut, Gubernur diminta untuk menyampaikannya kepada Plt Bupati Pati. Hasilnya, Gubernur diminta untuk melaporkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.

Karena ternyata surat dari Kemendagri itu bukan yang pertama. Pada 15 Desember 2016 lalu, Kemendagri juga telah mengirim surat ke gubernur untuk memerintahkan Plt bupati Pati segera melakukan pelantikan.

Tak hanya dari Kemendagri, pimpinan DPRD Pati, Rabu (4/1/2017) hari ini juga langsung memanggil Budiyono, untuk mendesak dan mengklarifikasi mengenai penundaan pelantikan tersebut.

 

Budiyono Sebut Surat dari Mendagri Baru Diterima

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) belum menerima gaji, lantaran belum ada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. (KORAN MURIA / LISMANTO)

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) belum menerima gaji, lantaran belum ada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. (KORAN MURIA / LISMANTO)

Budiyono memenuhi panggilan DPRD di ruang Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Ali mengatakan, Budiyono semestinya melantik pejabat struktural Pemkab Pati, sebelum memasuki 2017. Menurut dia, dalam surat Kemendagri yang dikirim 15 Desember 2017, Mendagri meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kepada Budiyono supaya pelantikan dilakukan pada pekan terakhir bulan Desember 2016.

Bukannya melaksanakan pelantikan, Budiyono justru meminta supaya pejabat struktural yang diusulkan Bupati Pati nonaktif Haryanto kepada Mendagri, dibatalkan.

Akibatnya,  pejabat struktural Pemkab Pati yang mestinya dilantik pada pekan terakhir bulan Desember 2016, terlambat dan belum dilantik hingga berita ini turun, Rabu (4/1/2017). Kondisi itu membuat Mendagri kembali melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah supaya pelantikan pejabat struktural dilakukan maksimal 5 Januari 2017.

Ali bersama Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto, mengaku sudah bertemu dengan Mendagri di Jakarta. “Pak Mendagri kaget karena Pati menjadi daerah satu-satunya yang belum melaksanakan pelantikan. Karena itu, kami diminta untuk mengawal agar pelantikan dilakukan maksimal 5 Januari 2017,” kata Ali.

Pemanggilan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono. Hasil dari pertemuan tersebut, Budiyono akan melakukan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

Ali Badrudin juga berharap agar pelantikan dilakukan sesuai dengan perintah Mendagri. Bila tidak, dia khawatir akan terjadi kegaduhan dan menimbulkan suasana tidak kondusif di Kabupaten Pati. Saat ini saja, kalangan PNS sudah resah karena gaji belum turun akibat keterlambatan pelantikan pejabat.

Budiyono juga menepis tudingan yang menganggap keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati bernuansa politis. Rumor ini beredar karena Budiyono dianggap enggan melantik pejabat yang diusulkan Haryanto, sebelum cuti karena akan maju sebagai Calon Bupati Pati.

Budiyono ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Pati memang sudah lama dikabarkan tidak harmonis dengan Haryanto. Karena itu, ada yang beranggapan bahwa Budiyono enggan melantik pejabat-pejabat Pemkab Pati yang diusulkan Haryanto.

Namun, tudingan itu ditepis Budiyono. Dia memastikan masalah keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati hanya mis-informasi, karena saling menunggu. “Tidak ada unsur politik. Target saya melaksanakan amanah sebagai pelaksana tugas Bupati Pati sebaik mungkin,” ujar Budiyono.

Dia menambahkan, surat perintah pelantikan dari Mendagri tertanggal 30 Desember 2016 baru diterima Rabu (4/1/2016) hari ini dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan perintah tersebut, Budiyono akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017).

Ditanya soal upaya pembatalan usulan pejabat dari Haryanto, dia menunggu surat perintah terakhir. “Semuanya sudah terjawab, hanya karena saling menunggu surat perintah yang terakhir dari Kemendagri. Itu sudah dievaluasi, dikomunikasikan. Kami memang sedang bersurat dengan Kemendagri, sehingga kami harus menerima surat terlebih dahulu,” pungkasnya.

Baca juga : Ribuan PNS Pati Tak Terima Gaji karena Pelantikan Pejabat Terkatung-katung

Ada Usulan Nama Lain di Kemendagri, Budiyono “Mutung” Belum Mau Lantik Pejabat Baru

Editor : Ali Muntoha

Komentar

komentar



Berita Terbaru

Juni, Pertumbuhan Kredit Perbankan Melambat

4 Agustus 2017, Komentar Dinonaktifkan pada Juni, Pertumbuhan Kredit Perbankan Melambat

5 Ramuan Alami Ini Ampuh Usir Flek Hitam dari Wajah

4 Agustus 2017, Komentar Dinonaktifkan pada 5 Ramuan Alami Ini Ampuh Usir Flek Hitam dari Wajah

Tak Perlu Ragu Kehalalan Vaksin Campak-Rubella

4 Agustus 2017, Komentar Dinonaktifkan pada Tak Perlu Ragu Kehalalan Vaksin Campak-Rubella

Hadiah Rp 200 Juta yang Bisa Artikan Tiap Huruf Misterius di Tempurung Kura-kura Ini

3 Agustus 2017, Komentar Dinonaktifkan pada Hadiah Rp 200 Juta yang Bisa Artikan Tiap Huruf Misterius di Tempurung Kura-kura Ini

Ramuan Jus Wortel dan Kuning Telur Ini Bisa Bikin Mr P Tak Cepat Nglokro

3 Agustus 2017, Komentar Dinonaktifkan pada Ramuan Jus Wortel dan Kuning Telur Ini Bisa Bikin Mr P Tak Cepat Nglokro
© Copyright 2015 Koran Muria - All Rights Reserved | Redaksi | Pedoman Media Siber DMCA.com Protection Status