Diterbitkan pada: Sen, Jan 9th, 2017

Tunggu Hasil Audit Inspektorat, Kajari Kudus Siap Telusuri Penyimpangan Proyek Publik 2016

Reporter:    /  @ 18:20:08  /  9 Januari 2017

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS. (KORAN MURIA/FAISOL HADI)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS. (KORAN MURIA/FAISOL HADI)

 

Koran Muria, Kudus – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus sepertinya tak mau kompromi terkait proyek publik tahun 2016. Meski pekerjaan telah usai, namun bukan berarti bakal lepas dari hukum. Apalagi, jika dikemudian hari ditemukan penyimpangan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Hasran HS mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari sejumlah pihak. Di antaranya adalah dari Inspiktorat yang juga melakukan audit proyek di Kudus selama 2016.

”Kami menunggu audit dari Inspiktorat. Kami beri waktu sampai dengan Maret untuk menyelesaikannya. Setelah itu barulah bisa menjelaskan apakah ada masalah ataukah tidak,” katanya, Senin (9/1/2017).

Menurutnya, secara umum proyek publik hingga kini masih belum ada kabar. Hanya, secara pribadi diharapkan semua proyek publik diselesaikan dengan baik dan tak ada masalah dikemudian hari.

Apalagi, selama 2016 beberapa proyek publik didampingi langsung oleh pihak kejaksaan. Pendampingan dimaksudkan untuk mencegah kecurangan, yang mungkin muncul saat pelaksanaan proyek publik di 2016.

”Tidak semuanya kami dampingi, karena memang tidak semuanya meminta pendampingan. Yang kami dampingi itu yang mengajukan pihak SKPD dan juga per item proyek. Jadi tidak semuanya meskipun dalam satu SKPD sekalipun,” ungkapnya.

Dia menegaskan, meski ada pendampingan oleh Kejaksaan bukan berarti aman dari penyelewengan. Karena ia kembali menekankan kalau sifatnya adalah mencegah, dan jika seiring penyelidikan ada masalah juga akan diproses sesuai aturan dengan tegas.

”Pendampingan diajukan per kegiatan. Dan di 2017 nanti, hingga kini masih belum ada yang mengajukan pendampingan kepada kami perihal proyek publik,” sebutnya.

Pemdes Dipersilahkan Ajukan Pendamping

Harena itu, Harsan membuka pintu lebar-lebar bagi pemerintah desa yang hendak meminta pendampingan proyek. Hal itu dinilai lebih baik untuk keamanan kegiatan proyek publik.

Ia menjelaskan, pemdes merupakan pemerintah paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Dan pihak kejaksaan juga paling mewaspadai dan juga mengawasi proyeknya.

”Kami paling riskan itu pemerintah desa, risiko juga tinggi ketimbang SKPD di Pemkab Kudus. Jadi kami mengawasi dengan seksama untuk pemdes,” terangnya. 

Selagi menggunakan uang negara, tegas Hasran, pihak Kejaksaan pasti akan mengawasinya. Termasuk juga dengan permintaan permintaan pendampingan, juga bakal dilakukan dengan dasar penggunaan uang negara.

Hanya saja, sampai saat ini tak ada satupun desa yang mengajukan pendampingan. Sehingga banyak muncul aduan masyarakat, terkait penyelewengan proyek desa di Kudus. Bahkan, laporan dari sejumlah masyarakat juga sampai di kejaksaan atas hal penyelewengan proyek Publik.

”Kami tetap menindaklanjuti, namun yang sering itu dalam laporan tertulis kerugian ratusan juta, namun setelah diperiksa hanya puluhan. Namun kami pasti akan menindaklanjuti laporan,” ujar dia.

Hasran menambahkan , kalau pemdes memang sangat riskan tersangkut kasus penggunaan uang negara. Untuk itu dia meminta agar petugas berhati-hati dalam bertindak, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik baiknya.

”Kordinasi dengan BPD dan tokoh masyarakat sangat penting. Termasuk juga dengan sekdes yang paham tentang aturan. Apalagi jika menggunakan uang negara, semuanya ada aturannya,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar

© Copyright 2015 Koran Muria - All Rights Reserved | Redaksi | Pedoman Media Siber DMCA.com Protection Status