Published On: Tue, Jan 10th, 2017
Kudus | By

Dikelola Provinsi, Wali Murid SMA dan SMK Khawatir Program Gratis Belajar di Kudus Dihapus

grafis - SEKDA KUDUS NOOR YASIN (E)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin. (Koran Muria)

 

Koran Muria, Kudus – Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin mengaku, menerima banyak keluhan dari orang tua wali murid terkait peralihan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.

Keluhan tersebut lebih pada biaya yang harus dikeluarkan usai peralihan tersebut dilakukan. Pasalnya, selama ini di Kabupaten Kudus sudah memberlakukan program gratis belajar 12 tahun.

”Mereka khawatir kalau harus membayar. Bahkan kekhawatiran itu ada yang disampaikan ke saya langsung,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Noor Yasin.

Meski mendapat keluhan tersebut, ia pun belum bisa memastikan program gratis belajar 12 tahun itu bisa diberlakukan kembali atau tidak. Itu karena selama ini, pihak pemkab belum ada koordinasi lebih dalam terkait hal tersebut.

”Namun upaya mengejar sekolah gratis hingga 12 tahun diupayakan. Jika tidak, ya kami usulkan untuk diberikan hibah pendidikan,” ungkapnya.

Ia menegaskan pendidikan gratis hingga tingkat SMA sebelumnya memang menjadi andalan Kudus. Hal itu dilakukan untuk mengurangi siswa putus sekolah karena alasan biaya. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk memajukan pendidikan di Kota Kretek.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Joko Susilo mengaku belum mengetahui sikap dari provinsi terkait pengelolaan SMA SMK di Kudus ke provinsi. Disdikpora berharap nantinya sikap provinsi sama halnya dengan harapan pihak pemkab.Ia pun khawatir jika nantinya tidak lagi gratis, bisa membuat gejolak.

”Kami belum melakukan koordinasi lebih dalam terkait itu. Tapi, harusnya dapat lebih maju lagi dengan dikelola provinsi,” katanya

Hanya, dengan adanya pengalihan status pengelolaan, pihak dinas juga menyesuaikan dengan aturan tersebut. Seperti halnya satu bidang di Pendidikan Menengah (Dikmen) dihapuskan karena sudah tidak fungsi.

Untuk Sekarang, kata dia pada bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) per 1 Januari 2017 sudah dihapuskan. Untuk para pegawai disebar, ada yang di bidang pendidikan non formal informal (PNFI) dan bidang lainnya seperti olahraga dan sebagainya.

Ditambahkan, saat ini fokus pengelolaan untuk SD dan SMP baik swasta dan negeri. Apalagi, sistem informasi pendidikan nusantara (Sipintar) sudah di launching. Sehingga, pendidikan di Kudus semakin maju dan berkualitas.

Editor: Supriyadi

About the Author

-