Published On: Mon, Feb 13th, 2017
Opini | By

Guru PNS di Swasta

 

Oleh: M Basuki Sugita, Pendidik, Tinggal di Desa Kaliputu, Kudus

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menggodok rencana guru PNS (pegawai negeri sipil) hanya boleh bekerja di instansi pemerintah. Jika rencana itu dijalankan, banyak sekolah swasta-terutama di luar Pulau Jawa-kesulitan mencari tenaga guru pengganti. Penempatan guru PNS di sekolah-sekolah swasta sudah sesuai konstitusi. Pemerintah berkewajiban penuh membantu sekolah swasta bukan justru dengan menarik penempatan guru PNS menjadi guru diperbantukan (DPK) di sekolah non negeri.

Menurut harian Kompas (9/2) mengutip Kepala Bidang Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Widaryati Hestiarsih,”Kami bukan tidak berbelas kasihan dan berempati dengan sekolah swasta jika guru PNS yang diperbantukan ditarik. Kami terikat dengan UU ASN (Aparatur Sipil Negara) bahwa PNS diangkat pada instansi pemerintah”.

Masih menurut Kompas, pendataan 2014-2015  sekitar 100.000 guru PNS diperbantukan di sekolah swasta tersebar di 542 kabupaten/kota, padahal sekolah negeri juga kekurangan guru. Pengangkatan guru baru dikhawatirkan akan menggerogoti anggaran daerah sehingga sulit mengembangkan potensi daerah.

Sejatinya sekolah negeri dan swasta berkedudukan sama, yang kemudian diistilahkan swasta adalah mitra kerja negeri. Namun dalam praktiknya sekolah-sekolah negeri berada satu atau bahkan dua tingkat di atas sekolah swasta. Paling tidak dalam kesempatan memperoleh bantuan pemerintah, informasi kebijakan terkini atau kesempatan guru-guru menimba ilmu pengetahuan.

Keberadaan sekolah swasta sejujurnya tidak pernah lepas dari sejarah republik kita tercinta. Jauh sebelum Indonesia merdeka sekolah-sekolah swasta bermunculan yang kemudian menjadi kawah candramuka tokoh-tokoh bangsa.  Sebut saja sekolah Taman Siswa atau Kanisius. Setelah Merdeka 71 tahun keberadaan sekolah swasta tetap tidak bisa dipandang sebelah mata dalam mencerdaskan bangsa.

Namun sebagian sekolah swasta memang didirikan untuk meneguk keuntungan. Di kota-kota besar mudah ditemui sekolah profit yang menarik uang bulanan mencapai jutaan rupiah serta uang pangkal mencapai puluhan juta rupiah. Sekolah profit sering menggunakan kurikulum luar negeri atau kurikulum kemendikbud namun dengan beragam perubahan yang justru menarik minat kalangan masyarakat berduit.

Status guru sekolah negeri ada dua yaitu guru tetap (PNS) dan guru tidak tetap (GTT). Sedang di swasta ada tiga macam yaitu guru DPK, guru tetap yayasan, dan GTT. Pemerintah berkilah masih banyak sekolah negeri kekurangan guru. Maka muncul wacana guru DPK di swasta akan ditarik kembali dan bekerja di negeri. Jika rencana ini direalisasikan akan muncul kesulitan pembiayaan di sekolah swasta karena harus keluar biaya untuk menggaji guru baru.

Tidak dipungkiri sejumlah yayasan swasta bermodal kuat justru enggan menggunakan jasa guru PNS. Persoalan kinerja dan loyalitas menjadi kelemahan guru PNS bekerja di sekolah swasta yang mengandalkan kerja keras berdedikasi tinggi. Harap dimaklumi sebagian  guru DPK masih bermental priyayi karena merasa digaji tinggi negara.

Persoalan penataan guru PNS bukan bicara masalah kekurangan guru namun distribusi yang kurang merata. Sekolah negeri kota dengan lebih 20 lokal kelas biasanya justru kelebihan guru. Dalam situasi serba kelebihan muncul istilah guru unyil yaitu seseorang yang mengambilalih sebagian tugas mengajar guru PNS dengan imbalan tertentu. Pemberi gaji guru PNS itu sendiri, dan yang digaji biasanya GTT.

Simbiose mutualisme terjadi dalan konteks guru unyil. Si GTT mendapat tambahan gaji dan tetap berharap kelak diangkat menjadi pegawai negeri. Sementara pemberi gaji juga merasa untung, kerja ringan namun mendapat gaji melimpah dari gaji bulanan ditambah sertifikasi.

Seyogyanya rencana revitalisasi guru PNS di sekolah swasta dibatalkan. Sebab bagi yayasan swasta di pedesaan peran guru DPK relatif  besar. Sejauh ini pemerintah belum mampu menjangkau pendidikan di daerah tertinggal. Jangan sampai pemerintah mengingkari sejarah panjang sekolah swasta dalam mendidik tokoh bangsa di awal perjuangan kemerdekaan. (*)

About the Author

-