Published On: Fri, Feb 17th, 2017
Pati | By

Gerakan Kotak Kosong di Pati jadi Inspirasi Rancangan UU Pemilu

Suasana pemungutan suara di RSUD Soewondo Pati, Rabu (15/2/2017) lalu. (KORAN MURIA / LISMANTO)

 

 

Koran Muria, Pati – Gerakan relawan kotak kosong di Pilkada Pati mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan pemerintah pusat. Gerakan ini disebut-sebut baru kali pertama terjadi di Indonesia.

Oleh karenanya, fenomena kotak kosong di Pilkada Pati akan menjadi salah satu acuan untuk membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas, Jumat (17/2/2017) mengatakan, , fenomena gerakan relawan kotak kosong yang ikut mengampanyekan dan meramaikan Pilkada Pati belum ada sebelumnya. Gerakan itu juga belum terakomodasi dalam UU.

Kondisi tersebut yang akan dijadikan Bawaslu sebagai acuan untuk membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu dengan DPR RI.

“Gerakan masyarakat yang ikut mengkampanyekan kolom kosong merupakan hal baru di Indonesia. Warga yang memilih kotak kosong juga terbilang cukup banyak. Fenomena ini perlu menjadi bahan untuk merancang RUU Penyelenggaraan Pemilu,” ucap Endang.

Pada saat pelaksanaan Pilkada, pihaknya sudah melakukan supervisi di Kabupaten Pati. Langkah supervisi dilakukan, karena Bawaslu telah melakukan pemetaan yang hasilnya menunjukkan Pilkada Pati rawan konflik.

Salah satu indikasinya, antara lain Pilkada Pati hanya diikuti satu paslon, tetapi gelombang masyarakat yang mengkampanyekan kotak kosong cukup tinggi. Terlebih, sejumlah laporan menunjukkan adanya aksi saling lapor antara kubu timses paslon dan relawan kotak kosong. Sementara eksistensi kotak kosong belum diatur dalam UU.

Uniknya, gerakan kotak kosong di Pati tidak ditemukan di sejumlah daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal. Di daerah lain, penyelenggaraan calon tunggal berlangsung aman dan tanpa gejolak sosial.

“Di Pati sudah sangat cukup dijadikan sebagai acuan untuk membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu. Selain berbeda dengan daerah lain yang mengikuti Pilkada calon tunggal, fenomena ini belum ada pada pelaksanaan pemilu pada 2015 lalu,” tandas Endang.

 

Maskuri : Hasil Pilkada Pati Tak Bisa Digugat ke MK

Di sisi lain, hasil Pilkada Pati dinilai merupakan final, dan tak bisa digugat. Hal ini ditegaskan praktisi hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Nasional, Maskuri.

Ia menilai, hasil Pilkada Pati tidak bisa digugat lantaran tidak ada pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Secara de facto, hasil Pilkada Pati sudah bersifat final. Sebab, tidak ada pihak yang punya legal standing untuk mengajukan gugatan ke MK, mengingat tidak ada satu lembaga pemantau yang terdaftar atau terakreditasi di KPU Pati sebagai pemantau Pilkada,” terangnya.

Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2015, pihak penggugat yang punya legal standing adalah paslon itu sendiri dan lembaga pemantau Pilkada. Pun, persoalan selisih suara yang dapat digugat ke MK ada ketentuan persentasenya.

Dalam Pilkada Pati 2017, kata Maskuri, tidak ada satu pihak yang punya legal standing untuk mengajukan gugatan ke MK. Hal itu yang membuat dirinya berani memastikan bila hasil dari Pilkada Pati tidak bisa digugat.

“Kecuali, kemarin ada pihak yang punya legal standing sebagai pemantau Pilkada dan terdaftar di KPU Pati. Itupun, selisih suara, apabila dipersoalkan, biasanya tidak lebih dari dua persen yang diajukan ke MK,” tuturnya.

Hal itu juga berlaku untuk Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) yang selama ini mengawal suara kotak kosong. AKDPP dinilai tidak bisa mengajukan gugatan, lantaran tidak punya legal standing atau tidak memenuhi syarat secara hukum.

Editor : Ali Muntoha

About the Author

-