Published On: Mon, Feb 20th, 2017
Pati | By

8  Tahun Kerja Tanpa Libur, Pegawai Kontrak Bakorwil Pati Kehilangan Pekerjaan Tanpa Kejelasan

Anang, salah satu tenaga kontrak di Bakorwil 1 Pati makan nasi usai bertugas memadamkan kebakaran beberapa waktu lalu. (KORAN MURIA / LISMANTO)

 
Koran Muria, Pati – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengubah sususan organisasi pemerintah daerah (OPD) pada tahun 2017, dengan menghapus dan menggabungkan sejumlah dinas. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) 1 Pati menjadi salah satu yang dihapus dalam OPD yang baru.

Pembubaran ini mungkin tak begitu berdampak serius terhadap pegawai yang statusnya apparatus sipil Negara (ASN) atau PNS. Karena mereka bisa dipindah ke dinas lain, beda halnya dengan pegawai yang statusnya kontrak. Dengan pembubaran ini, otomatis para pekerja kontrak juga langsung kehilangan pekerjaan.

Kebijakan ini sudah mulai berlaku sejak awal Januari 2017 lalu. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan nasib dengan para pekerja kontrak ini. Mereka tetap bekerja, namun tak ada kepastian apakah mereka mendapat gaji atau tidak.

Di Bakorwil 1 Pati ada tiga pegawai kontrak, yang selama ini bertugas sebagai petugas pemadam kebakaran dan pengemudi truk tangki air bersih. Mereka adalah Anang Afidya Firdaus, Suyanto dan Sumantri.

Anang sudah delapan tahun bekerja tenaga kontrak sebagai pengemudi truk tangki bantuan air bersih Bakorwil Pati, Suyanto sebagai pengemudi dan kru pemadam kebakaran, sedangkan Sumantri bekerja sebagai kru pemadam kebakaran.

“Kami sudah delapan tahun bekerja sebagai tenaga kontrak. Memang secara aturan, kami tidak berhak menuntut, karena kontrak hanya per tahun. Namun, setidaknya ada kejelasan dari atasan. Kami delapan tahun bekerja tanpa libur, meski Hari Raya tetap kerja dalam waktu delapan jam per hari, tapi tetap standby selama 24 jam, tetap berangkat bila ada kejadian,” ungkap Anang, Senin (20/2/2017).

Meski dikontrak sebagai tenaga pengemudi, Anang juga sering bertugas menyemprot air bila ada kebakaran. Hal itu disebabkan tidak ada kru lain, selain mereka bertiga. Pada akhir Desember 2016 lalu, Kepala Bakorwil 1 Pati saat itu, Suko Mardiono memberi tahu bila Bakorwil dibubarkan.

Kendati begitu, ketiga tenaga kontrak tersebut tetap diminta untuk tetap masuk dan bekerja. Namun, sampai saat ini tidak ada kejelasan perihal status dan gaji.

“Kami tidak meminta keadilan, kami cuma ingin memperjuangkan nasib perut anak dan istri. Kami sudah berusaha meminta penjelasan, tetapi dari atasan yang saat ini menempati balai-balai eks-bakorwil semuanya tidak tahu,” ucap Anang.

Karena itu, dia meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memikirkan nasibnya dan memberikan solusi yang terbaik. Dia sadar, tenaga kontrak tidak berhak menuntut. Namun, dia bersama dua rekannya, ada anak dan istri yang menanti rezeki dari keringatnya.

“Kami sudah delapan tahun mengabdi, bekerja sebagai pengemudi sekaligus penyemprot air saat ada kebakaran. Kami bekerja tanpa mengenal libur. Meski Hari Raya, kami tetap bekerja dalam shift dan berangkat bila ada kejadian. Sejak Bakorwil dibubarkan, saya dan dua orang rekan kami kehilangan pekerjaan. Kami berharap Pak Gubernur Ganjar bisa memahami kondisi kami dan keluarga kami,” ungkap Anang.

 

Suko Mardiono Tak Bisa Berbuat Banyak

Anang, salah satu tenaga kontrak Bakorwil 1 Pati yang kehilangan pekerjaan, usai Bakorwil dibubarkan. (KORAN MURIA / LISMANTO)

Menanggapi keluhan tersebut, Mantan Ketua Bakorwil 1 Pati Suko Mardiono mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, pembubaran Bakorwil sudah menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbatasan anggaran.

Dia menilai, kondisi tenaga kontrak sebetulnya tidak menjadi persoalan karena dari awal sudah diberi penjelasan terkait pekerjaan kontrak yang diberikan. Bila kontrak itu habis, maka secara otomatis pekerjanya berhenti dari kerja.

Namun, dia memaklumi kondisi tenaga kontrak yang membutuhkan pekerjaan untuk dirinya, anak, istri dan keluarganya. Lagi-lagi, Suko hanya dapat memaklumi dan tidak bisa berbuat sesuatu karena sudah menjadi kebijakan pemerintah.

“Kalau kita bicara normatif, mereka itu kan tenaga kontrak. Ketika kontrak tidak diperpanjang kan sudah berhenti. Tapi, kami sangat paham, mereka berharap penataan organisasi bisa aktif lagi agar bisa berkerja demi nasib keluarganya. Tapi pemprov  punya keterbatasan, kebijakan kaitannya dengan anggaran dan macam-macam,” kata Suko yang saat ini berdinas di Pemrov Jawa Tengah.

Karena itu, pihaknya meminta kepada tenaga kontrak untuk memahami kondisinya juga. Terlebih, memang ada pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, baik pendidikan maupun urusan lainnya. Dia menilai, tuntutan para tenaga kontrak dianggap wajar karena ingin memperjuangkan nasib keluarganya.

Sebelumnya, dia mengaku sudah mengumpulkan para tenaga kontrak bahwa Bakorwil akan segera dibubarkan. Pemberitahuan itu diharapkan agar para tenaga kerja kontrak bisa mempersiapkan menjelang pembubaran Bakorwil.

Editor : Ali Muntoha

About the Author

-