Published On: Sun, Mar 5th, 2017

Biar Tak Banyak Korban, Alasan Lembaga Polis Asuransi Diperlukan

bisnisforlife.com

 

 

Koran Muria, Kudus – Di dunia perbankan ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah, namun di industri asuransi hal ini belum ada. Oleh karenanya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) getol mendesak pembentukan lembaga yang menjamin polis asuransi.

Sama seperti lembaga polis asuransi ini akan melindungi nasabah jika terjadi hal-hal tertentu pada perusahaan asuransi. Semisal perusahaan asuransi dinyatakan gagal dan ditutup, sehingga menyebabkan premi asuransi nasabah tidak bisa dibayar.

Dilansir CNN Indonesia, Ketua Umum AAJI, Hendrisman Rahim mengungkapkan, kajian pembentukan lembaga ini sebenarnya telah dilakukan sejak lama dan pernah direncanakan bergulir tahun ini. Namun dengan alasan tidak ada keadaan yang mendesak, pembentukan lembaga tersebut dimundurkan.

“Ini sudah dibicarakan ketika masih ada Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), sudah dibicarakan juga kepada LPS, OJK, Kementerian Keuangan, namun masih hanya sekadar dalam tahap pembicaraan. Bahkan ada kabar lain yang saya dengan pembentukan lembaga penjamin polis ini dimundurkan waktunya,” ujar Hendrisman di kantor pusat AAJI, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, lembaga penjamin polis sangat mendesak dan dibutuhkan di industri asuransi jiwa di Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi akan semakin tinggi karena polisnya dijamin oleh regulator keuangan.

“Selama ini orang menganggap ada persamaan antara lembaga penjaminan polis ini dengan reasuransi. Padahal fungsinya beda. Lembaga ini akan berfungsi seperti LPS di bank,” ujarnya.

Isu pembentukan lembaga penjaminan polis ini menjadi semakin krusial jika berkaca pada kasus kesulitan keuangan yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.

Salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu saat ini tengah menghadapi kesulitan pembayaran klaim asuransi. Jumlah klaim sepanjang tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Sementara, premi yang dikumpulkan merosot menjadi hanya Rp 2,7 triliun. Bumiputera juga harus mempertanggunjawabkan klaim kepada sebanyak 6,5 juta pemegang polis.

Kendati demikian, Hendrisman mengapresiasi langkah OJK dalam merestrukturisasi kondisi AJB Bumiputera. Menurutnya, OJK telah menunjukan kepedulian untuk membuat industri dengan aset Rp 435,53 triliun itu tetap sehat meski ada perusahaan yang tengah sakit-sakitan.

“Kita melihat ini baru pertama kalinya dalam kasus AJB, OJK membentuk pengelola statuter dan penyelesaiannya. Dalam hal ini OJK sudah menjadi bagian dari industri untuk meningkatkan tanggungjawabnya untuk menjaga kesehatan industri asuransi jiwa,” pungkas Hendrisman.

Editor : Ali Muntoha

About the Author

-