Published On: Thu, Jun 16th, 2016

Tak Patuh Pajak, 3 Pengusaha di Jepara Dikirimi SKP

Para wajib pajak tengah menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. (KORAN MURIA/WAHYU KZ)

Para wajib pajak tengah menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. (KORAN MURIA/WAHYU KZ)

Koran Muria, Jepara –Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara akhirnya memberikan surat peringatan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Pajakkepada tiga wajib pajak yang membandel. Jika tak diindahkan, ketiga pengusaha yang menjadi target operasi (TO) tersebut bakal semakin dekat dengan ancaman pidana.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, penerbitan SKP Kurang pajak terpaksa dilakukan lantaran ketiga pengusaha tersebut tak memberikan iktikat baik.

”Karena itu ketiga pengusaha tersebut kita berikan SKP baru-baru ini. Dalam SKP tersebut kami memberikan batas waktu pembayaran hingga satu bulan. Jika tak kunjung menyelesaikan persoalan pajak mereka, maka akan dilakukan penagihan paksa,” kata Endaryono kepada Koran Muria, Kamis (16/6/2016).

Lebih lanjut ia menerangkan, ketika tindakan penagihan paksa juga tidak direspon, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas berupa penahanan terhadap ketiga WP tersebut dilakukan.

”Sesuai amanat Undang-undang, kami memiliki hak untuk melakukan penindakan. Untuk itu, kami himbau agar yang belum membayar pajak untuk segera membayarnya,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya bagi mereka tidak diharuskan untuk membayar secara langsung tunggakan pajak mereka. Soal pembayaran dapat dilakukan menggunakan beberapa mekanisme, termasuk angsuran.

Ketiga WP tersebut juga diketahui merupakan eksportir lisence. Mereka memiliki usaha penyedia jasa pengurusan ekspor dari para pemilik perusahaan mebel. Namun, layaknya eksportir lisence lain yang ada di Jepara, mereka juga memiliki perusahaan mebel sendiri.

”Berdasarkan penelusuran kami, ternyata 30 persen dari 10 ribu kontainer ekspor tiap tahun di Jepara, dikirim melalui eksportir lisence. Nah, mekanisme lewat eksportir lisence itu yang menjadi modus pengusaha untuk tidak membayar pajak,” terang Endar.

Dia juga menerangkan, cara kerja pengguna jasa eksportir lisence biasanya melibatkan cargo, kemudian pengurusan dokumen-dokumen dilakukan oleh eksportire lisence. Dokumen yang diurusi juga termasuk surat legalitas kayu.

”Pengguna jasa eksportir lisence ini, memang didominasi pengusaha mebel yang tidak mau repot mengurusi dokumen ekspor, termasuk SVLK atau yang lainnya,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

 

About the Author

-