Published On: Fri, Dec 23rd, 2016

Inilah Kata Gus Mus Tentang Fatwa Haram Pengenaan Atribut Natal oleh MUI

Musthofa Bisri (Gus Mus) saat bersalaman dengan ratusan Jamaah Pengajian di Ponpes Raudlatut Tholibin Leteh Rembang, Kamis (22/12/2016).(KORAN MURIA/EDY SUTRIYONO)

Musthofa Bisri (Gus Mus) saat bersalaman dengan ratusan Jamaah Pengajian di Ponpes Raudlatut Tholibin Leteh Rembang, Kamis (22/12/2016).(KORAN MURIA/EDY SUTRIYONO)

 

Koran Muria, Rembang – Fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan atribut Natal oleh umat Islam memang menuai kontroversi di beberapa kalangan. Banyak warga bahkan kaum nahdliyin yang mempertanyakan fatwa tersebut.

Menyikapi hal ini, KH. Musthofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus ini enggan berkomentar. Saat diwawancarai Koran Muria seusai pengajian rutin tiap hari Jumat di Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin, Rembang, Gus Mus hanya berkomentar singkat.

”Saya bukan orang MUI. Saya tidak tahu menahu terkait fatwa tersebut,” katanya.

Gus Mus bahkan menganjurkan untuk bertanya langsung kepada MUI terkait fatwa tersebut. Mulai dari maksud dan tujuan fatwa hingga banyaknya kontroversi di kalangan bawah. ”Tanyakan ke MUI saja ya,” ujarnya sambil bersalaman.

Dikutip dari laman mui.or.id, MUI mengeluarkan fatwa MUI No 56 terkait hukum penggunaan atribut agama non muslim. Fatwa tersebut yang dikeluarkan pada 14 Desember 2016 itu juga langsung mengharamkan penggunaan atribut agama.

Dalam fatwa itu ditegaskan, atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Tak hanya itu, MUI juga mengharamkan mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut non muslim. Hanya, selain fatwa haram, MUI juga memberikan 10 rekomendasi.

Rekomendasi MUI:

  1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
  2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
  3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.
  4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan  tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.
  5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.
  6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan  (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim  untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.

Editor: Supriyadi

About the Author

-