Published On: Thu, Feb 16th, 2017
Jepara | By

Kekurangan Bukti, Dugaan Money Politics di Pilkada Jepara Sulit Ditindak

Sejumlah warga menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jepara, Rabu (15/2/2017). (KORAN MURIA/EDY SUTRIYONO)

 

Koran Muria, Jepara – Panwas Kabupaten Jepara mengakui selama proses Pilkada Jepara berlangsung banyak menerima informasi dugaan terjadinya praktik politik uang (money politics) yang terjadi di Kota Ukir. Namun, dugaan tersebut tak memiliki bukti lengkap. Akibatnya, panwas kesulitan melakukan tindakan.

Anggoata Panwas Jepara Mohammad Oliez mengatakan, informasi yang diterima dari masyarakat, kedua calon diduga kuat melakukan money politics dengan nominal berbeda-beda. Hanya saja, saat di lapangan hal tersebut tak ada bukti.

”Untuk membuktikan hal itu harus dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ataupun bukti yang kuat. Kalau tidak, kami tak bisa menindak,” kata Oliez.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo merilis adanya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, yang diberhentikan lantaran ikut terlibat praktik money politic dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Rabu (15/2/2016).

Anggota KPPS yang seharusnya bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sowan Lor tersebut diketahui bernama Ahmad Baidowi. Dari pengakuannya, ia diajak seseorang untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga pada Selasa malam, sehari menjelang pemilihan.

Setelah Panwascam, PPK dan Kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri.

Hanya, dari proses pemeriksaan, pihak Panwascam maupun kepolisian tidak menemukan barang bukti keterlibatan anggota tersebut. Satu-satunya bukti keterlibatannya adalah pengakuan dari pelaku.

”Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS. Sanksinya sementara seperti itu,” ujarnya.

Teguh menegaskan, bagi pemberi maupun penerima uang jika memang terbukti ancaman pidananya bisa sampai enam tahun kurungan.

”Itu memang ancaman pidananya agak keras yaitu maksimal enam tahun kurungan, itu dikenakan bagi pemberi maupun penerima,” tambahnya.

Editor: Supriyadi

About the Author

-