Published On: Wed, Feb 22nd, 2017
Jepara | By

Merasa Tak Dibolehkan Nyoblos, Warga Sendang Ngadu ke Panwas Jepara Besama Tim Sukses Subroto-Nur Yaman

Muklisin warga Sendang, Kecamatan Kalinyamatan mengadu ke Panwaslu Jepara dengan didampingi 5 orang tim sukses paslon Subroto-Nuryahman, Selasa (21/2/2017) malam. (KORAN MURIA/EDY SUTRIYONO)

 

Koran Muria, Jepara – Merasa tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suaranya pada pilkada Rabu (15/2/2017) lalu, kini Muklisin warga Sendang, Kecamatan Kalinyamatan mengadu ke Panwaslu Jepara dengan didampingi 5 orang tim sukses paslon Subroto-Nuryahman, Selasa (21/2/2017) malam pukul 23.00 WIB.

Pasalnya, pria yang bekerja sebagai petani tersebut tidak mempunyai formulir C6 atau undangan dan hadir di TPS setempat pada waktu sebelum jam 12.00 WIB.

Muklisin menceritakan, ia mengaku  tidak mempunyai C6 atau undangan. Akan tetapi ia juga memaparkan bahwa salah satu tetangganya yang sama sama tidak mempunyai C6 bisa mencoblos sekitar sebelum jam 12.00 WIB.

“Sebelum ke TPS, tetangga saya yang tak punya undangan juga bisa mencoblos. Dan itupun sebelum waktu jam 12.00 WIB. Nah, dengan itu, saya juga inisiatif datang ke TPS sebelum jam 12.00 WIB. Sebab siangnya saya akan pergi ke Kudus ada keperluan. Padahal di TPS itu juga sepi orang,” paparnya.

Calon Wakil Bupati Nur Yahman Tak Boleh Nyoblos di Pilkada Jepara, Ini Alasannya

Sementara itu, ia juga merasa bingung bahwa di saat pilpres tahun 2014 silam, pihaknya pernah mendapatkan frmulir C6. Akan tetapi pada pilkada Jepara ini ia tidak mendapatkan formulir itu.

“Padahal saya di pilpres, pileg kemarin ya dapat formulir itu kok. Masak di pilkada ini saya tidak dapat. Itukan aneh,” keluhnya.

Dari pantauan Koran Muria, dari ke lima timses dan satu konstituen tersebut disambut oleh ketua dan anggota panwas, pihak kepolisian serta kejaksaan. Dan di situ lalu ada diskusi panjang hingga pukul 01.00 WIB.

Di sisi lain salah satu tim sukses paslon nomor 1 Nur hidayat mengatakan, pihaknya beserta rombongan ingin mengadukan kejadin di selama pilkada kemarin.

”Salah satunya yakni banyaknya formulir C6 atau undangan memilih bagi pemilih yang ditarik ke KPU sebanyak 53.632 lembar. Terlebih mengenai kasus pak Muklisin itu. Sebab dia tak mendapatkan formulir itu. Padahal di pilpres kemarin ia mendapatkan itu,” katanya.

Panwas Temukan Banyak Kesalahan di Pilkada Jepara, Ini Perinciannya

Selain itu, ia juga mengutarakan bahwa ketidak profesionalan di kalangan penyelenggara pemilu dengan adanya bukti formulir C6 yang ditarik ke KPU beberapa waktu lalu.

“Kami ke sini memang ingin menyampaikan aduan. Yakni masih banyak c6 yang tak terbagikan atau tak disampaikan yang berhak,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, penyelenggara pemilu itu menghambat hak pilih orang lain. Padahal pilpres lalu bisa mencoblos. “Dan itu yang membuat kita menyayangkan kinerja penyelenggara pemilu ini,” ungkapnya.

Panwas Nilai Aduan Salah Alamat

Menanggapi aduan tersebut, Ketua Panwaslu Jepara Arifin mengatakan, sebenarnya mengenai C6 itu harus ditanyakan ke KPU. Dan bukan ke Panwas. Seban itu ranahnya KPU.

“Misalkan saja, Pak Muklisin warga Sendang Kalinyamatan yang tidak mendapatkan C6 tidak boleh mencoblos di TPS setempat lantaran sebelum jam 12.00 WIB, itu memang dibenarkan. Dan KPPS sudah menjalankan aturan. Karena warga yang tidak mempunyai C6 dan sudah mempunyai E KTP, Suket dari Dukcapil, maka boleh mencoblos pada jam 12.00 WIB ke atas,” kata Arifin.

Sementara itu, ia juga meminta untuk menunjukan bukti, bahwa Muklisin sempat menjumpai salah satu warga Sendang yang tidak mempunyai C6 dan bisa mencoblos sebelum jam 12.00 WIB.

“Dia menyebut bahwa, salah satu tetangga yang tak mempunyai C6 bisa mencoblos sebelum jam 12.00 WIB maka bisa ditunjukan siapa namanya, TPS mana dan KPPSnya siapa. Biar kita proses. Dan misalkan kok itu ada, justru KPPS atau TPS itu melanggar aturan,” papar Arifin.

Miris, Warga Binaan Rutan Jepara Tak Tahu Siapa Wakil Bupati yang Maju di Pilkada Jepara

Dia melanjutkan, selama perjalanan pilkada di hari H kemarin juga tidak ada laporan keberatan dari saksi paslon. Dan di TPS juga ada panwas, PPL, saksi. Tapi laporannya justru ahir ahir ini.

“Kemarin kan ya ada panwas, PPL, saksi dan lainnya. Namun ke semua itu juga tidak ada laporan keberatan. Tapi kok laporannya baru kali ini mengenai C6. Dan misalkan kok melaporkannya ke Panwas itu salah alamat. Dan harusnya itu ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” ujarnya.

Menurutnya, laporan mengenai C6 itu bukan untuk ditujukan ke panwas. Namun ditujukan ke DKPP.

“Berhubung sudah ke panwas, kita juga memberikan penjelasan mengenai C6. Yakni C6 itu bukan barang satu satunya untuk sebagai alat atau fasilitas untuk mencoblos. Bila ia tak terdaftar di DPT dan sudah mempunyai E KTP atau surat dukcapil, maka bisa menggunakan hak pilihnya. Namun dia harus datang ke TPS jam 12.00 WIB. Dan itupun nanti akan menjadi DPT Tambahan,” ucapnya.

Dia menambahkan, untuk ini pihak panwas tidak menerima sebagai aduan atau laporan. Namun diterima sebagai permintaam penjelasan.”Dan itupun sudah kita berikan penjelasan mengenai itu,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

About the Author

-