Published On: Wed, Feb 22nd, 2017

Diduga Terjadi Pelanggaran, Puluhan Warga Tuntut Pilkada Jepara Diulang

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi menggelar aksi demonstrasi di Utara Kantor KPU Jepara, Rabu (22/2/2017). (KORAN MURIA/EDY SUTRIYONO)

 

Koran Muria, Jepara – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi menggelar aksi demonstrasi di Jalan Yos Sudarso, tepat di sebelah Utara Kantor KPU Jepara Rabu (22/2/2017) siang. Mereka menuntut Pilkada Jepara diulang karena diduga banyak terjadi pelanggaran.

Dari pantuan di lapangan, para peserta demonstran tersebut berorasi sambil membawa poster yang bertuliskan ganti komisioner KPUD, Tuntut Pilkada Ulang, Rakyat Pilkada Jepara, Pilkada Tidak Netral dan lainnya.

Selain menuntut pilkada ulang, peserta demonstran tersebut juga mengutarakan bahwa penarikan formulir C6 atau undangan kepada pemilih itu bermasalah.

Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi Sofyan Hadi dalam orasinya mengatakan, demokrasi itu tidak murah. Sehingga KPU harus mundur sebab tidak bisa menjalankan amanah dengan baik.

”Pilkada itu adalah ajang untuk memilih pemimpin dari rakyat, untuk rakyat dan akan kembali ke rakyat. Tak boleh dinodai,” katanya saat memimpin aksi.

Selain menuding KPU tak bisa amanah, ia juga menilai C6 adalah salah satu bentuk pelanggaran yang membuat Pilkada tidak netral. Ia menilai C6 itupun hanya akal-akalan semata. Apalagi ada orang yang tak boleh mencoblos karena tak memiliki C6.

”Karena itu, Pilkada Jepara harus diulang. Aksi ini hanya permulaan. Akan ada aksi lanjutan untuk mengawasi itu,” ujarnya.

Aksi demonstrasi tersebut langsung mendapat sorotan banyak pihak. Apalagi, aksi dilakukan bertepatan dengan kegiatan rekapitulasi perolehan suara pilbup Jepara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Jepara.

 

C6 yang Ditahan Belum Dibagikan

Komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun saat menemui peserta demo di Jalan Yos Sudarso dengan pengawalan polisi, Rabu (22/2/2017). (KORAN MURIA/EDY SUTRIYONO)

Setelah berorasi sekitar 20 menit, puluhan peserta demonstrasi langsung ditemui oleh Komisioner KPU Anik Sholihatun.Ia pun mengatakan, terimakasih atas partisipasinya dalam pengawalan kegiatan rekapitulasi ini.

“Terkait adanya orasi yang mengenai penarikan C6 atau pemberitahaun pemilihan ke KPU. Itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 14 tahun 2016,” kata Anik.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa C6 sejumlah 53.632 yang ditarik oleh anggota KPPS ke KPU itu bukan serta merta dilakukan penarikan.

”Itu bukan ditarik, tapi ditahan. Kalau ditarik, maka dapat diartikan bahwa formulir C6 atau surat pemberitahuan itu sudah diberikan ke warga dan langsung ditarik kembali. Akan tetapi formulir itu belum dibagikan. Tapi maasih ditahan lantaran ada klasisikasinya. Yakni meninggal, merantau, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain lain,” ungkapnya.

Di sisi lain, dalam penahanan formulir C6 itu juga untuk mengamankan supaya tidak disalah gunakan oleh orang lain. ”Kalau tidak ditahan, khawatirnya formulir C6 itu disalahgunakan oleh orang lain. Karena itu, kami tahan,” paparnya.

Ia juga mengutarakan sebelum hari pencoblosan permasalahan sudah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk para calon dan tim sukses. Hasilnya semua sepakat untuk C6 yang ada ditahan.

“Sebelum kegiatan pemungutan suara, jauh-jauh hari juga sudah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk denga masing masing tim sukses pasangan calon,” ujarnya.

Dia menambahkan, sampai detik ini dari pihak panwas juga tidak ada laporan terkait adanya permasalahan permasalahan. “Sehingga kegiatan pilkada juga bisa berjalan baik,” imbuhnya.

Editor:Supriyadi

About the Author

-