Published On: Fri, Feb 24th, 2017
Pati | By

SMPN 1 Jakenan Pati Masih Diawasi Ombudsman Karena Masalah Pungli

Sabaruddin Ulu, Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. (KORAN MURIA / LISMANTO)

 

 

Koran Muria, Pati – Sekolah-sekolah di Kabupaten Pati, terutama SMPN 1 Jakenan masih diawasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, karena masalah pungutan liar (pungli). Sekolah ini beberapa waktu lalu terbukti melakukan pungli kepada siswa melalui komite sekolah.

Karena itu, Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Sabaruddin Hulu meminta kepada Bupati Pati untuk aktif melakukan pengawasan terhadap sekolah.

“Kami juga peringatkan kepada Dinas Pendidikan Pati untuk ikut melakukan pengawasan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan. Sumber dana pendidikan juga dilarang dari pabrik rokok, alkohol dan partai politik,” ujar Sabaruddin, Jumat (24/2/2017).

Pungli yang dimaksud, kata Sabaruddin, pihak sekolah atau komite menentukan nominal sumbangan yang dibebankan kepada orang tua murid, bersifat dipaksakan, dan ada jangka waktu batasnya. Sesuai dengan aturan, kondisi tersebut masuk dalam klasifikasi pungli. Hal itu yang dilarang dilakukan sekolah maupun komite.

“Saat ini, kami masih melakukan pengawasan terhadap SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu melakukan pungli. Pengawasan sangat penting agar hal serupa tidak dilakukan lagi,” tuturnya.

Ombudsman Ultimatum SMPN 1 Jakenan Pati

Bila dalam pengawasan tersebut masih ada unsur pungli atau maladministrasi, Ombudsman akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya yang tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2008. Pihaknya akan memberikan rekomendasi yang wajib dilakukan, baik dalam bentuk pembenahan maupun sanksi administrasi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang ideal sesuai yang dicita-citakan negara, pihaknya mengajak masyarakat untuk proaktif ikut mengawasi bila ada pungli yang terjadi di sekolah. Sebab, negara sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dengan demikian, sekolah atau komite tidak perlu lagi melakukan pungutan liar.

Editor : Ali Muntoha

 

About the Author

-